Gevedu: Rangkuman Materi IPS SD Kelas 4,5 dan 6 Semester 1 dan 2 (Paket 1)


Rangkuman IPS SD - Selamat datang di Geveducation, apa kabar Bapak/Ibu guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 SD? pada kesempatan semester 2 genap tahun pelajaran 2018/2019 ini berikut admin share mengenai Rangkuman Materi Muatan IPS Tematik K-2013 Kurtilas Kurikulum 2013 SD yang mana rangkuman materi IPS atau  Ilmu Pengetahuan Sosial ini dapat juga adik-adik kelas 6 SD simak sebagai referensi belajar mempersiapkan diri menghadapi pelaksanaan Ujian Sekolah 2019 USBN 2019.

Perjanjian Renville

Gevedu:  Rangkuman Materi IPS SD Kelas 4,5 dan 6 Semester 1 dan 2 (Paket 1)

Agresi Militer Belanda I yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia membuat Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan untuk mencari penyelesaian pertikaian antara kedua negara tersebut. Setelah agresi militer Belanda tersebut, maka masalah Indonesia ramai diperdebatkan di dewan keamanan PBB, bahkan dianggap sebagai suatu hal yang bisa membahayakan perdamaian dunia.
Hal tersebut dapat dikatakan suatu kemenangan politik bagi Indonesia, sebab di samping menarik campur tangan PBB juga mendatangkan simpati dari berbagai negara terhadap Indonesia. Karena banyaknya negara yang tidak setuju dengan aksi militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Sedangkan Inggris dan Australia tampil sebagai pembela utama Indonesia, India tampil membela Indonesia karena solidaritas Asia, terutama konferensi Asia di New Delhi bulan Maret 1947 juga karena Indonesia mampu meyediakan beras 500.000 ton bagi India yang terancam bahaya kelaparan.
India dalam membela Indonesia berpegang pada pasal 34 piagam PBB, yaitu mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Sedangkan Australia mendasarkan pembelaannya pada pasal 39 piagam PBB yang memuat tentang ancaman terhadap perdamaian dunia.
Berdasarkan hal-hal tersebut, India dan Australia mengajukan resolusi bersama ke dewan keamanan PBB pada tanggal 27 Juli 1947, agar Belanda dan Indonesia segera menghentikan permusuhannya dan menyerahkan perselisihan mereka kepada komisi arbitrase. Akan tetapi resolusi bersama yang diajukan tersebut, oleh Amerika Serikat dianggap terlalu memberatkan Belanda dan dikhawatirkan akan diveto oleh Inggris dan Prancis dan ditentang oleh Belgia dalam dewan keamanan PBB. Oleh karena itu, Amerika Serikat lalu mengajukan usul kompromi yang akhirnya diterima dewan keamanan PBB pada tanggal 1 Agustus 1947. Adapun isi usul kompromi tersebut, antara lain:
1. Menghentikan permusuhan.
2. Menyelesaikan perselisihan mereka dengan bantuan komisi arbitrase atau cara damai lainnya, dan melaporkan kepada dewan keamanan PBB segala kemajuan yang dicapai.
Sementara pihak Belanda, dalam usaha menangkis setiap usul-usul dan resolusi yang diajukan oleh negara-negara yang bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang menyerukan gencatan senjata dan penarikan semua pasukan Belanda ke posisi semula sebelum terjadinya penyerangan dan menanggapi keterlibatan PBB dalam menyelesaikan sengketa Belanda dengan Indonesia terus meyakinkan dunia internasional dengan segala cara agar masalah Indonesia tidak dibicarakan dalam sidang dewan keamanan PBB, karena masalah Indonesia dianggap sebagai masalah dalam negeri Belanda. Pada sidang dewan keamanan PBB, Belanda yang diwakili oleh duta besarnya di PBB Dr. N. van Klerrens, mengajukan protes dan tetap menganggap bahwa masalah Indonesia tidak perlu dibicarakan dalam sidang dewan keamanan PBB karena dianggap masalah dalam negeri Belanda, dan dewan keamanan PBB tidak berhak ikut campur.
Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir ketika mendapat giliran untuk berbicara di depan sidang dewan keamanan PBB pada tanggal 4 Agustus 1947, berusaha meyakinkan dewan mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Beliau juga mengatakan jalan satu-satunya untuk mengakhiri pertempuran adalah dengan pembentukan komisi pengawas yang bertugas menjamin terlaksananya resolusi dewan keamanan PBB.
Setelah beberapa minggu berlangsungnya sidang dewan keamanan PBB, tidak ada keputusan yang dapat diambil, akhirnya dewan keamanan PBB menerima usul Amerika Serikat pada tanggal 25 Agustus 1947 untuk membentuk Komisi Jasa-Jasa Baik, menjadi keputusan dewan keamanan PBB yang akan membantu dalam menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dengan Belanda.
Berdasar usul tersebut, maka dibentuklah Komisi Jasa-Jasa Baik atau lebih dikenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN). Cara pembentukannya adalah Indonesia dan Belanda masing-masing menunjuk satu negara dan kedua negara yang dipilih tersebut memilih negara ketiga. Indonesia menunjuk Australia, sedangkan Belanda menunjuk Belgia, kemudian Australia dan Belgia menunjuk Amerika Serikat sebagai negara ketiga. Belgia diwakili van Zeland, Australia diwakili Richard C. Kirby, dan Amerika Serikat diwakili Frank Graham.
Melalui perantara KTN, akhirnya dapatlah dipertemukan wakil-wakil Indonesia dengan wakil-wakil Belanda, sekaligus berhasil mengatasi kemacetan perundingan antara kedua belah pihak dengan mengadakan suatu perundingan yang berlangsung di atas kapal perang Amerika Serikat Renville. Pada perundingan tersebut delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Mr. Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdul Kadir Widjodjiatmojo.
Perundingan tersebut sedikit mengalami hambatan bahkan terkesan sangat alot, karena sulitnya untuk mempertemukan pendirian dari masing-masing delegasi. Setelah dibahas secara terperinci usul-usul kedua belah pihak oleh masing-masing delegasi, maka kedua delegasi tetap mempertahankan pendirian masing-masing, sehingga perundingan tersebut hampir gagal. Berhubungan karena adanya jalan buntu dalam perundingan terutama tentang status daerah yang diduduki oleh Belanda, maka ditetapkan bahwa akan diadakan plebisit (pemungutan suara). Pihak Belanda setuju setelah ada jaminan bahwa kedaulatan Republik Indonesia merupakan bagian dari Negara Indonesia Serikat (NIS) bentukan Belanda.
Dengan adanya jaminan tersebut, maka dapatlah dicapai Perjanjian Renville yang memuat isi pokok, sebagai berikut:
1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
3. Tentara Negara Indonesia (TNI) harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.
Memperhatikan hasil yang dicapai dalam perjanjian Renville, merupakan suatu kerugian besar bagi Republik Indonesia, karena wilayah Republik Indonesia semakin sempit. Nampaknya banyak pihak juga yang tidak setuju terhadap Perjanjian Renville, seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Amir Syarifuddin, dan Sultan Syahrir, serta banyak partai-partai politik yang menolak perjanjian tersebut. Akan tetapi berhubungan karena adanya laporan dari sejumlah panglima tentara kepada presiden, bahwa persediaan amunisi semakin menipis, serta adanya kepastian bahwa apabila Republik Indonesia menolak Perjanjian Renville, maka akan ada serangan baru dari pihak Belanda. Dengan demikian, pihak Indonesia menerima Perjanjian Renville. Di samping itu, ada pertimbangan lain bahwa segera akan diadakan plebisit, di mana rakyat diharapkan akan memberikan suara yang mendukung Republik Indonesia.
Setelah penandatanganan Perjanjian Renville, maka Indonesia mengalami masa kritis dan penuh dengan cobaan. Karena wilayah yang semakin sempit, dan timbulnya pemberontakan di berbagai daerah, salah satunya yakni pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun.


Perjanjian Linggarjati

Gevedu:  Rangkuman Materi IPS SD Kelas 4,5 dan 6 Semester 1 dan 2 (Paket 1)

Perjanjian Linggarjati merupakan suatu perjanjian bersejarah yang berisi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda yang disepakati dalam sebuah perundingan. Perjanjian Linggarjati juga merupakan upaya diplomatik pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan wilayah kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda.
Para tokoh dari Indonesia dan Belanda duduk bersama untuk membuat kesepakatan yang dirangkum dalam beberapa poin persetujuan. Peristiwa ini kelak dikenal dengan nama Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini telah berhasil mengangkat permasalahan antara Indonesia dan Belanda ke ranah internasional dengan melibatkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Linggarjati karena lokasi terjadinya ialah di Desa Linggarjati yang terletak di sebelah selatan kota Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946.
Konflik yang terus terjadi antara Indonesia dan Belanda menjadi alasan terjadinya Perjanjian Linggarjati. Konflik ini terjadi karena Belanda belum mau mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru saja dideklarasikan. Para pemimpin negara menyadari bahwa untuk menyelesaikan konflik dengan peperangan hanya akan menimbulkan korban dari kedua belah pihak. Untuk itu, Inggris berusaha mempertemukan Indonesia dengan Belanda di meja perundingan guna membuat sebuah kesepakatan.
Perjanjian Linggarjati ini dihadiri oleh beberapa tokoh perwakilan dari tiga (3) negara, yaitu Indonesia, Belanda, dan Inggris. Tokoh-tokoh yang hadir, antara lain:
1. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Dr. A. K. Gani, Mr. Susanto Tirtoprojo, Sultan Syahrir, dan Mohammad Roem.
2. Pemerintah Belanda diwakili oleh Van Pool, Prof. Schermerhorn, dan De Boer.
3. Pemerintah Inggris yang berperan sebagai mediator diwakili oleh Lord Killearn.
Karena terjadi ketidaksepahaman antara Indonesia dan Belanda, Perjanjian Linggarjati resmi ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Mei 1947 dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
Adapun isi dari Perjanjian Linggarjati, antara lain:
1. Belanda mau mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan daerah kekuasaan meliputi Madura, Sumatera, dan Jawa. Belanda sudah harus pergi meninggalkan daerah de facto tersebut paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.
2. Belanda dan Republik Indonesia telah sepakat untuk membentuk Negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Negera Indonesia Serikat akan terdiri atas Republik Indonesia, Timur Besar, dan Kalimantan. Pembentukan RIS akan dijadwalkan sebelum tanggal 1 Januari 1949.
3. Belanda dan RIS sepakan akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua.
Terjadi pro dan kontra dalam penandatanganan Perjanjian Linggarjati, namun akhirnya Indonesia setuju untuk menandatangani perjanjian ini pada tanggal 25 Mei 1947, hal ini terjadi karena:
1. Cara damai merupakan cara terbaik demi menghindari jatuhnya korban jiwa, ini dikarenakan kemampuan militer Indonesia masih jauh di bawah militer Belanda.
2. Cara damai dapat mengundang simpati dari dunia internasional.
3. Perdamaian dengan gencatan senjata dapat memberi peluang bagi pasukan militer Indonesia untuk melakukan berbagai hal di antaranya adalah konsolidasi.
Pasca terjadinya perjanjian ini hubungan kedua negara tidaklah menjadi baik, ini dikarenakan adanya perbedaan dalam menafsirkan isi dari perjanjian. Belanda menganggap Republik Indonesia sebagai bagian dari Belanda, sehingga semua urusan eksternal diurus oleh Belanda. Belanda juga menuntut untuk dibuatnya pasukan keamanan gabungan. Karena hal ini Belanda melakukan aksi bersenjata yang disebut dengan Agresi Militer Belanda, aksi ini sekaligus membatalkan Perjanjian Linggarjati.

Perjanjian Roem-Royen


Gevedu:  Rangkuman Materi IPS SD Kelas 4,5 dan 6 Semester 1 dan 2 (Paket 1)

Perjanjian Roem-Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yakni Muhammad Roem dan Herman van Royen.
Pasca Agresi Militer Belanda II, atas desakan Amerika Serikat selaku anggota Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa, akhirnya pada tanggal 14 April 1949 perundingan antara Indonesia dengan Belanda dapat dibuka kembali, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Herman van Royen, yang merupakan perundingan pendahuluan sebelum diadakan perundingan puncak. Perundingan tersebut diketuai oleh Cochran, yang kemudian menyampaikan pidato tentang tujuan perundingan dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam perundingan tersebut.
Selanjutnya ketua delegasi Belanda, Herman van Royen menyampaikan pidato yang berisi:
1. Pemerintah Belanda telah menerima undangan untuk konferensi persiapan ini tanpa syarat.
2. Pemerintah Belanda bersedia menempatkan soal kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta sebagai pasal yang akan dibicarakan dengan syarat bahwa hasil-hasil perundingan ini hanya akan mengikat seandainya tercapai kata sepakat mengenai kedua pokok acara, yakni soal penghentian permusuhan dan pemulihan ketertiban dan ketentraman, serta syarat-syarat dan tanggal untuk menandatangani Konferensi Meja Bundar di Den Haag.
3. Usul Belanda mengenai penyerahan kedaulatan yang dipercepat, Herman van Royen mengatakan bahwa ini akan bersifat tanpa syarat, nyata, dan lengkap, sedang Uni Indonesia-Belanda tidak akan menjadi super state, melainkan hanya merupakan suatu bentuk kerjasama antar negara-negara yang berdaulat, Indonesia dan Belanda atas dasar persamaan dan kesukarelaan sepenuhnya.
Selanjutnya ketua delegasi Indonesia, Muhammad Roem menyampaikan pidato tentang pandagannya sebagai berikut:
1. Pemerintah Republik Indonesia dengan menyesal harus menyatakan bahwa aksi militer Belanda yang kedua telah menggoyahkan kepercayaan pada itikad baik pemerintah Belanda, reaksi negatif ini tidak saja terlihat dalam Republik Indonesia, seperti telah diletakkan jabatan oleh pemerintah Indonesia Timur dan pemerintah Pasundan serta dari resolusi badan-badan yang menyalahkan tindak tanduk militer tersebut, dan resolusi dari luar negeri, seperti Konferensi New Delhi, yang dihadiri oleh negara-negara Asia Selatan dan Tenggara.
2. Pemerintah Republik tidak berpendapat bahwa pokok-pokok yang disebut intruksi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa pada tanggal 23 Maret 1949 sebagai pokok-pokok yang harus dibicarakan pada konferensi ini. Harus dibicarakan terlebih dahulu tentang kembalinya pemerintahan Republik ke Yogyakarta, setelah tercapai kata sepakan tentang hal tersebut, maka mudahlah untuk membicarakan pokok-pokok hal yang lain untuk suatu pemecahan menyeluruh. Jalan akan terbuka untuk mengadakan perundingan-perundingan mendasar dan kepercayaan yang tergoyah akan dipulihkan.
Pada tanggal 16 April, dimulailah pembicaraan antara kedua delegasi yang berlangsung hingga 7 Mei 1949. Perundingan tersebut berhasil mencapai persutujuan, yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini bukan merupakan suatu perjanjian yang sifatnya satu, akan tetapi merupakan suatu perjanjian yang terdiri atas dua keterangan yang berbeda. Pernyataan ini masing-masing disampaikan oleh kedua delegasi Indonesia dan Belanda.
Mohammad Roem, sebagai ketua delegasi Indonesia kemudian mengemukakan pernyataan yang berbunyi: sebagai ketua delegasi Republik Indonesia, saya diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta untuk menyatakan kesanggupan mereka pribadi sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 28 Januari 1949 dan petunjuk-petunjuknya pada tanggal 23 Maret 1949 untuk memudahkan tercapainya:
1. Pengeluaran perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
2. Bekerjasama dalam hal pengembalian perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
3. Turut serta pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat.
Sementara itu, ketua delegasi Belanda, Herman van Royen menyampaikan pendapatnya, sebagai berikut:
1. Pemerintah Belanda menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta , dan dibawah pengawasan United Nations Commisions for Indonesia (UNCI) akan menghentikan perang gerilya, di samping menjaga perdamaian dan ketertiban serta keamanan.
2. Pemerintah Republik Indonesia menjalankan tugasnya dalam residensi Yogyakarta.
3. Pihak Belanda akan menghentikan segala operasi militer dan akan melepaskan semua tahanan politik.
4. Belanda tidak akan mendirikan daerah dan negara baru di wilayah Republik Indonesia.
5. Belanda akan menyokong Republik Indonesia masuk ke Indonesia Serikat dan mempunyai sepertiga anggota dari keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Federal.
6. Belanda menyetujui, bahwa semua areal di luar residensi Yogyakarta, di mana pegawai-pegawai Republik masih bertugas menjalankan tugasnya.
Kedua pernyataan tersebut merupakan pokok-pokok pada Perjanjian Roem-Royen, yang sekaligus merupakan dasar menuju Konferensi Meja Bundar (KMB), dan peristiwa yang sangat menentukan bagi Republik Indonesia. Karena dengan dicapainya persetujuan tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia akan dikembalikan dan dipulihkan ke Yogyakarta. Perjanjian Roem-Royen juga merupakan suatu kemjuan yang akan membawa ke dalam perundingan-perundingan selanjutnya.

Demikian  Gevedu:  Rangkuman Materi IPS SD Kelas 4,5 dan 6 Semester 1 dan 2 (Paket 1)

BERITA LENGKAP DI HALAMAN BERIKUTNYA

Halaman Berikutnya