Gevedu: Rangkuman Materi IPS SD Kelas 4,5 dan 6 Semester 1 dan 2 (Paket 3)


Rangkuman Materi IPA K13 SD - Selamat datang di Geveducation, apa kabar Bapak/Ibu guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 SD? pada kesempatan semester 2 genap tahun pelajaran 2018/2019 ini berikut admin share mengenai Rangkuman Materi Muatan IPS Tematik K-2013 Kurtilas Kurikulum 2013 SD yang mana rangkuman materi IPS atau  Ilmu Pengetahuan Sosial ini dapat juga adik-adik kelas 6 SD simak sebagai referensi belajar mempersiapkan diri menghadapi pelaksanaan Ujian Sekolah 2019 USBN 2019.




Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)


 adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal  Gevedu:  Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk agar Jepang mendapat dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Badan ini diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat serta wakilnya, yakni Ichibangase Yoshio dan Raden Pandji Soeroso. Badan ini beranggotakan 67 orang. BPUPKI mempunyai tugas mempelajari dan menyelediki hal-hal yang bersifat politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal lain yang dibutuhkan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia.
Sidang BPUPKI pertama diadakan di gedung Chuo Sangi in di Jalan Pejambon 6, Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Sidang ini membahas dan merancang calon dasar Negara Republik Indonesia yang akan merdeka. Pada rapat pertama terdapat tiga (3) orang yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara.
Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan lima asas, yakni:
1. Peri kebangsaan.
2. Peri kemanusiaan.
3. Peri Ketuhanan.
4. Peri kerakyatan.
5. Kesejahteraan rakyat (keadilan sosial).
Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo dalam pidato singkatnya mengusulkan lima asas, yaitu:
1. Persatuan.
2. Kekeluargaan.
3. Keseimbangan lahir batin.
4. Musyawarah.
5. Keadilan sosial.
Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima asas yang disebut Pancasila, yakni:
1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan.
3. Mufakat atau demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan yang Maha Esa.
Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau dapat disingkat menjadi Trisila atau tiga sila, sebagai berikut:
1. Sosionasionalisme.
2. Sosiodemokrasi.
3. Ketuhanan dan kebudayaan
Bahkan menurut Soekarno, Trisila tersebut dapat disingkat kembali sebagai Ekasila, yaitu sila gotong royong. Hal ini merupakan upaya Soekarno dalam menjelaskan bahwa konsep tersebut adalah dalam satu-kesatuan.
Setelah berakhir masa sidang BPUPKI pertama, belum nampak hasil kesepakatan Dasar Negara Indonesia. Maka dibentuk panitia delapan (panitia kecil) yang tugasnya untuk memeriksa usul-usul yang masuk untuk ditampung dan dilaporkan pada sidang BPUPKI yang kedua. Panitia tersebut beranggotakan delapan (8) orang, antara lain:
1. Ir. Soekarno (ketua merangkap anggota).
2. Ki Bagoes Hadikoesoemo.
3. Kyai Haji Wachid Hasyim.
4. Mr. Muhammad Yamin.
5. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo.
6. Mr. A. A. Maramis.
7. R. Oto Iskandar Dinata.
8. Drs. Mohammad Hatta.
Hasil rapat panitia kecil, di antaranya:
1. Supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka.
2. Supaya hukum dasar yang akan dirancang diberi semacam preambule (mukaddimah).
3. Menerima anjuran Ir. Soekarno supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar.
4. Membentuk satu panitia kecil penyelidik usul-usul/perumusan dasar negara yang dituangkan dalam mukaddimah hukum dasar.
Segera setelah selesai sidang Panitia Kecil, dibentuk Panitia Sembilan sebagai penyelidik usul-usul/perumus Dasar Negara yang dituangkan dalam mukaddimah hukum dasar yang beranggotakan sembilan (9) orang yang bersidang di kediaman Ir. Soekarno, di Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Anggota Panitia Sembilan, antara lain:
1. Ir. Soekarno (ketua merangkap anggota).
2. Drs. Mohammad Hatta.
3. Mr. A. A. Maramis.
4. Kyai Haji Wachid Hasyim.
5. Abdul Kahar Muzakir.
6. Abikusno Tjokrosujoso.
7. H. Agus Salim.
8. Mr. Achmad Soebardjo.
9. Mr. Muhammad Yamin.
Tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisi:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945 dengan topik bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan serta pengajaran. Berdasarkan hasil pemungutan suara, wilayah Indonesia merdeka sudah ditentukan. Wilayah tersebut meliputi wilayah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, serta pulau-pulau di sekitarnya.
Pada persidangan kedua BPUPKI tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945, dalam rangka menerima laporan Panitia Perancang UUD, Ir. Soekarno melaporkan tiga hasil, yakni:
1. Pernyataan Indonesia merdeka.
2. Pembukaan UUD.
3. Batang tubuh UUD.
 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)


Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia  Gevedu:  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Zyunbi Inkai. PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, Pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI dan sebagai gantinya dibentuklah PPKI. Pembubaran BPUPKI dikarenakan BPUPKI dianggap terlalu cepat dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta dengan jumlah anggota sebanyak 21 orang.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh penting PPKI, yakni Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam untuk mendengarkan sebuah instruksi Jepang terhadap langkah selanjutnya dari PPKI. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauci mengatakan bahwa pengumuman kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan wilayah yang meliputi bekas Hindia Belanda dahulu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu dan menyuruh Jepang mempertahankan status quo. Karena peristiwa ini seakan memupuskan untuk memerdekakan Indonesia.
Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi sebuah peristiwa Rengasdengklok di mana terjadilah perbedaan pendapat antara golongan tuda dan muda mengenai waktu dan tempat untuk pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin sedangkan dari golongan tua ingin menunda dan memusyawarahkan hal tersebut dengan anggota PPKI. Karena desakan tersebut golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok. Pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.
Adapun tugas utama PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI juga bertugas untuk:
1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar.
2. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
3. Membentuk komite nasional untuk membantu tugas presiden sebelum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terbentuk.
PPKI berhasil melaksanakan tiga kali sidang, yakni pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945, antara lain:
1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
3. Dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara, sebelum dibentuknya DPR dan MPR.
Sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, menghasilkan keputusan:
1. Pembagian wilayah terdiri atas delapan (8) provinsi.
2. Membentuk Komite Nasional (daerah).
3. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan empat (4) menteri negara.
Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, menghasilkan keputusan:
1. Pembentukan Komite Nasional.
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia.
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.




Peristiwa Rengasdengklok


 Peristiwa Rengasdengklok merupakan salah satu peristiwa penting yang merupakan bagian dar Gevedu:  Peristiwa Rengasdengklok

Peristiwa Rengasdengklok merupakan salah satu peristiwa penting yang merupakan bagian dari sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut versi sejarah resmi, peristiwa ini adalah aksi pemuda “menculik” Bung Karno dan Bung Hatta. Kejadian tersebut, dikatakan sebagai buntut dari silang pendapat antara golongan tua dengan golongan muda mengenai Proklamasi Kemerdekaan.
Pada versi sejarah resmi, dinyatakan golongan tua terlalu kompromis dan hanya menunggu kemerdekaan dari Jepang. Sebaliknya, golongan muda menginginkan proklamasi segera dilakukan dan tidak rela kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang.
Bung Karno dan Bung Hatta dianggap sebagai representasi dari golongan tua. Sementara di golongan pemuda ada sejumlah nama, seperti Sukarni, Chaerul Saleh, Aidit, Sidik Kertapati, Darwis, Suroto Kunto, A. M. Hanafie, Djohar Nur, Subadio, dan lain-lain.
Secara lebih gamblang, berikut kronologis dari peristiwa Rengasdenglok:
Setelah kekalahan Jepang di pertempuran Laut Karang, posisi pasukan Jepang di Asia Pasifik semakin terdesak. Pada setiap pertempuran melawan sekutu, Jepang harus menerima kekalahan, ditambah lagi pasukan Amerika Serikat melakukan serangan ke pusat industri-industri milik Jepang, seperti Kota Hirosima dan Nagasaki. Pasukan Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Kota Hirosima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan cara menjatuhkan bom atom yang secara langsung menghancurkan kedua kota tersebut.
Kekalahan besar pasukan Jepang ini berujung pada menyerahnya pasukan Jepang tanpa syarat terhadap pasukan sekutu yang juga mengakibatkan terjadinya kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Hal ini terjadi karena pasukan sekutu yang ditugaskan untuk menerima kekuasaan atas wilayah Indonesia  dari tangan Jepang belum juga tiba di Indonesia. Sementara Jepang sudah tidak menjalankan perannya sebagai penguasa wilayah setelah menyerah tanpa syarat terhadap pasukan sekutu.
Pernyataan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu sekaligus tanda berakhirnya Perang Dunia II diumumkan pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita tersebut diterima melalui siaran radio di Jakarta oleh parra pemuda yang tergabung pada pemuda Menteng Raya 31, seperti Chaerul Saleh, Abubakar Lubis, dan Wikana.
Para pemuda sesegera mungkin menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 58 Jakarta. Para golongan pemuda meminta mereka untuk bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari pengaruh Jepang. Tetapi, permintaan para pemuda tersebut ditolak oleh Bung Karno dan Bung Hatta dengan alasan bahwa pelaksanaan proklamasi perlu dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di ruang Lembaga Bakteriologi tepatnya di ruang Laboratorium Mikrologi di Pengangsaan Timur yang dihadiri oleh Sukani, Yusuf Kunto, Sodanco Singgih, dan Chairul Saleh. Pada rapat tersebut diputuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan kepada bangsa lain. Segala ikatan, hubungan, dan janji kemerdekaan harus diputus. Golongan muda juga menginginkan agar mereka diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi. Hasil rapat tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada golongan tua.
Soekarno dan Hatta sebagai perwakilan golongan tua menolak hasil rapat yang disampaikan oleh perwakilan golongan muda. Akibatnya, muncul suasana tegang dalam rapat. Golongan tua tetap bersikukuh untuk perlunya diadakan rapat PPKI. Kuatnya pendirian golongan tua untuk tidak memproklamasikan kemedekaan sebelum rapat PPKI membuat golongan muda berpikir bahwa Soekarno-Hatta telah termakan pengaruh Jepang.
Hal inilah yang memicu terjadinya “penculikan” Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945, keduanya dibawa dan disembunyikan di Rengasdengklok. Tujuan peristiwa Rengasdenglok ini, yakni 1) mencegah terpengaruhnya Soekarno-Hatta terhadap pengaruh Jepang, dan 2) Untuk mendesak kedua tokoh agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari ikatan Jepang.
Menjelang tanggal 16 Agustus 1945, pada waktu tengah malam para golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi (Badan Permusyawaratan Pemuda Indonesia) di Jalan Cikini No. 7, Jakarta. Rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta.
Para pemuda memutuskan untuk mengamankan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok. Pemilihan Rengasdengklok sebagai tempat untuk mengamankan kedua tokoh tersebut dipertimbangkan menurut perhitungan militer. Rengasdengklok terletak 15 km dari jalan raya Jakarta-Cirebon. Selain itu, antara daidon (batalion) Peta Jakarta dan Rengasdengklok saling berlatih bersama. Dengan pertimbangan tersebut, setiap gerakan pasukan Jepang yang akan ke Rengasdengklok dari beberapa penjuru dengan cepat akan dapat diketahui dan dihadang dengan kekuatan militer yang cukup.
Soekarno dijemput di rumahnya oleh Chaerul Saleh dan Muwardi. Sedangkan Moh. Hatta dijemput oleh Sukarni dan Yusuf Kunto. Rombongan berangkat ke Rengasdengklok dengan pengawalan pasukan Peta di bawah pimpinan Sodanco Singgih. Hilangnya kedua tokoh tersebut (Soekarno-Hatta) baru diketahui golongan tua di Jakarta pada pukul 08.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).
Di Rengasdengklok terjadi pembicaraan pribadi antara Soekarno dengan Sodanco Singgih. Isi pembicaraan tersebut intinya Sodanco menyimpulkan bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera setelah kembali ke Jakarta.
Berdasarkan pernyataan Soekarno tersebut, pada tengah hari Sodanco Singgih kembali ke Jakarta untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Soekarno kepada kawan-kawannya dan para pemimpin pemuda. Sementara itu, di Jakarta sedang terjadi perundingan antara Achmad Subardjo (mewakili golongan tua) dengan Wikana (mewakili golongan muda). Dari perundingan tersebut tecapai kata sepakat, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Terlebih, Laksamana Takashi Maeda mengizinkan rumah kediamannya dijadikan sebagai tempat perundingan dan bahkan ia bersedia menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia.
Berdasarkan kesepakatan antara golongan pemuda dengan Laksamana Takashi Maeda itu, Jusuf Kunto bersedia mengantarkan Achmad Subardjo dan sekretaris pribadinya pergi menjemput Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok. Sebelum berangkat, Achmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Dengan jaminan itu, komandan kompi Peta Cubando Subeno bersedia melepas Soekarno-Hatta beserta rombongan untuk kembali ke Jakarta. Rombongan tersebut tiba di Jakarta pada pukul 17.30 WIB.
Begitulah kronologis dari peristiwa Rengasdenglok yang menjadi bagian penting dari sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna yang dapat diambil bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran para pemuda Indonesia yang memiliki semangat membara untuk memerdekakan Indonesia. Maka, kita sebagai pemuda di masa sekarang perlu mencontoh semangat tersebut untuk mengisi kemerdekaan yang telah sebelumnya para pahlawan perjuangkan.

Demikian  Gevedu:  Rangkuman Materi IPS SD Kelas 4,5 dan 6 Semester 1 dan 2 (Paket 3)

BERITA LENGKAP DI HALAMAN BERIKUTNYA

Halaman Berikutnya