Ops: Honorer K-2 Akan Sanggup Sk Bupati

PAMEKASAN – Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Pamekasan mengingatkan pemerintah biar menepati janji. Yakni, menerbitkan SK bupati dan menaikkan honor sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK).
Ketua FHK2I Pamekasan Maskur mengatakan, pada September 2018, tenaga honorer menggelar demonstrasi. Mereka meminta diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Tuntutan lainnya, meminta Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menerbitkan SK pengangkatan terhadap honorer K-2. Sebab, selama ini SK yang dikantongi hanya dari pimpinan forum tempat honorer bekerja.
Honorer yang berprofesi sebagai guru hanya menerima SK dari kepala sekolah masing-masing. Sementara yang bekerja di instansi teknis, mereka menerima SK dari kepala organisasi perangkat kawasan (OPD).
Kedudukan SK tersebut kurang kuat. Karena itu, bupati dituntut menerbitkan SK. Sejumlah perwakilan Pemkab Pamekasan menemui demonstran. Di antaranya, Pj Sekkab Pamekasan Moh. Alwi, Kepala Dinas Pendidikan Moch. Tarsun, Kepala BKPSDM Lukman Hedi Madiya, Wakil Ketua DPRD Suli Faris, dan Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail. Mereka berkomitmen akan memenuhi dua tuntutan FHK2I.
Yakni, honorer K2 menerima SK bupati per Januari 2019 serta kenaikan honor sesuai dengan UMK. Pengangkatan PNS tidak sanggup dipenuhi sebab kewenangan pemerintah pusat. ”Pemerintah berjanji memenuhi tuntutan kami,” kata Maskur.
Tetapi hingga sekarang, kesepakatan itu belum terealisasi. Padahal kesepakatan pemerintah, Januari ini SK itu dikeluarkan. Maskur mengingatkan pemkab biar tidak mengingkari komitmen yang disampaikan di hadapan ribuan tenaga honorer.
Jika komitmen tersebut diingkari, tenaga honorer akan menagih dengan cara yang sanggup dijalankan. Salah satunya, turun jalan. ”Kami ingatkan, komitmen itu harus ditepati,” tegasnya.
Tenaga honorer di Pamekasan berjumlah 1.286 orang. Namun semenjak pengelolaan Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan diambil alih Pemprov Jatim, jumlah tenaga honorer berkurang 109 orang. ”Sekarang tinggal 1.177 orang,” sebutnya.
Moh. Alwi mengatakan, SK bupati perihal pengangkatan tenaga honorer tengah diproses, sebagian sudah selesai. ”Jumlahnya banyak. Jadi, belum final semua,” katanya.
SK tersebut kini diproses di BKSDM Pamekasan. Jika tuntas, SK itu akan dibagikan kepada seluruh tenaga honorer. Sementara itu, kenaikan honor belum sanggup dipastikan sebab belum dikoordinasikan antar-OPD.

BERITA LENGKAP DI HALAMAN BERIKUTNYA

Halaman Berikutnya