PPDGJ: Soal dan Pembahasan CPNS 2019 Tes Wawasan Kebangsaan Bag 3




26) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang tepat bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD Indragiri Hilir tersebut adalah…
A. Daya guna
B. Objektivitas
C. Relevansi
D. Validitas

JAWABAN:
C. Relevansi
Kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah relevansi.
Adapun:
- Kriteria daya guna adalah evaluasi kebijakan publik harus menyediakan informasi yang bisa dimengerti dan digunakan pembuuat dan pelaku kebijakan lainnya. - Kriteria objektivitas adalah evaluasi kebijakan publik harus dapat memberikan laporan kesimpulan dan informasi pendukung sehingga evaluator berkesimpulan sama.
- Kriteria validitas adalah evaluasi kebijakan publik harus dapat memberikan pertimbangan persuasif dan seimbang tentang realitas kebijakan.
27) Berdasarkan fungsi pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan umum yang bersifat
environmental service, development service dan protective services. Termasuk kategori
environmental services berikut ini yaitu . . .
A. Pendidikan , kesehatan dan keagamaan
B. Keamanan , pensiun , kesempatan berusaha
C. Perdagangan , pendidikan dan keagamaan
D. Jalan/jembatan, taman dan kebersihan
JAWABAN
D. Jalan/jembatan, taman dan kebersihan.
Jalan/jembatan, taman dan kebersihan termasuk pelayanan Lingkungan

28) Pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan PNS adalah Diklat ....
A. Prajabatan
B. Dalam jabatan
C. Fungsional
D. Teknis

JAWABAN:
B. Dalam Jabatan.
Diklat dalam jabatan merupakan pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan PNS. Adapun:
- Diklat Prajabatan untuk CPNS
- Diklat Fungsional untuk persyaratan kompetensi yang sesuai jenis jenjang jabatan.- Diklat Teknis untuk persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

29) Berikut ini beberapa faktor yang menunjukkan keabsahan (legitimasi) peran pemerintah yang besar dalam proses perumusan kebijakan pembangunan, antara lain pemerintah memiliki...
1. Dukungan infrastruktur untuk mengumpulkan masukan-masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan.
2. Hak sah untuk menentukan arah pembangunan nasional.
3. Kemampuan menerjemahkan kebutuhan rakyat

JAWABAN:
D. Poin 1, 2, dan 3 benar.
Beberapa faktor yang menunjukkan keabsahan (legitimasi) peran pemerintah yang besar dalam proses perumusan kebijakan pembangun, diantaranya:
1) Dukungan infrastruktur untuk mengumpulkan masukan-masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan.
2) Hak sah untuk menentukan arah pembangunan nasional.
3) Kemampuan menerjemahkan kebutuhan rakyat

30) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan kondisi yang harus ada (conditio sine quanon) sehingga harus dibangun berdasarkan...
1. Komitmen kuat aparatur negara untuk melaksanakan undang-undang.
2. Peraturan negara sebagai code of conduct untuk bertindak benar.
3. Nilai utama (core value) dan nilai universal (universal value) yang menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan public.

JAWABAN:
D. Poin 1, 2, dan 3 benar.Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan kondisi yang harus ada (conditio sine quanon) sehingga harus dibangun berdasarkan:
1. Komitmen kuat aparatur negara untuk melaksanakan undang-undang.
2. Peraturan negara sebagai code of conduct untuk bertindak benar.
3. Nilai utama (core value) dan nilai universal (universal value) yang menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan public.

31) Fungsi dan peran utama partai politik bagi masyarakat adalah...
1. Sarana partisipasi politik masyarakat
2. Penghubung kepentingan rakyat dengan negara luar
3. Sarana langsung masyarakat untuk mendesakkan semua tuntutannya kepada perumus
kebijakan

JAWABAN:
B. Poin 1 dan 3 benar.
Sarana partisipasi politik masyarakat dan Sarana langsung masyarakat untuk mendesakkan semua tuntutannya kepada perumus kebijakan adalah fungsi dan peran utama partai politik bagi masyarakat,sedangkan fungsi penghubung kepentingan rakyat dengan negara luar adalah fungsi pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri.

32) Pada kebijakan fundamental pemberantasan korupsi nasional perlu mempertimbangkan kebijakan sebelumnya berupa kebijakan pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di tubuh organisasi publik Pemerintah RI dan berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional; maka model yang sesuai untuk menganalisis kebijakan publik tersebut adalah model ….
A. Inkremental
B. Institusional
C. Mixed scanning
D. Rasional komprehensifJAWABAN:
C. Mixed scanning.

Model pemindaian campuran (mixed scanning) digunakan pada kebijakan pemberantasan korupsi nasional dimana kebijakan tersebut menggunakan model inkremental (melanjutkan kebijakan terdahulu) dan model rasional komprehensif (berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional) menghilangkan praktik korupsi secara sistematis

33) Pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya adalah pola pelayanan publik ...
A. Satu pintu
B. Satu atap
C. Fungsional
D. Terpusat

JAWABAN:
A. Satu Pintu
Satu pintu merupakan pola pelayanan publik secara tunggal.
Adapun:
- Satu atap merupakan pola pelayanan publik secara terpadu
- Fungsional merupakan pola pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah berdasar tugas, fungsi dan kewenangannya.
- Terpusat merupakan pola pelayanan publik yang dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lain

34) Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah antara lain dapat dilihat pada ...
A. Rencana kerja pemerintah daerah
B. Kebijakan umum anggaran daerah
C. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
D. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah

JAWABAN
D. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
Suatu rencana pencapaian standar pelayanan minimal terlihat pada renstra satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Adapun:
Rencana kerja pemerintah daerah, Kebijakan umum anggaran daerah, Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah merupakan target tahunan pencapaian standar pelayanan minimal.

35) Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan antara lain berdasarkan asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas yang ...
A. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
B. Menentukan setiap kegiatan dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan;
C. Menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara
D. Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundangundangan;

JAWABAN
A. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara; Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
Adapun:
- Menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, merupakan Asas Akuntabilitas.
- Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, merupakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;- Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan Asas Profesionalitas.

36) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
A. Menteri dalam negeri
B. Gubernur
C. Bupati/walikota
D. Camat

JAWABAN
C. Bupati/walikota
Bupati/ Walikota mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan.
Adapun:
- Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan tingkat nasional dan regional.
- Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota
- Camat mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan berdasar pelimpahan wewenang dari bupati/walikota

37) Pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui ...
A. Pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
B. Pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
C. Peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
D. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan

JAWABAN:
C. Peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang.
Peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang merupakan upaya penguatan fungsi pengawasan. Adapun:- Pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai merupakan upaya penguatan fungsi pengendalian.
- Pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah merupakan upaya penguatan fungsi pengendalian.
- Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan merupakan upaya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

38) Penerbangan komersial nasional pertama pada masa kemerdekaan dikelola oleh Garuda Indonesia. Perusahaan ini memulai penerbangan dengan menggunakan bendera Garuda Indonesia Airways pada 26 Januari 1949. Pesawat pertama yang digunakan adalah sebuah pesawat DC-3 sumbangan masyarakat Aceh yang diberi nama….
A. Cut Nyak Dien
B. Seulawah
C. Serambi Mekah
D. Ulee Balang
E. Bugong Jeumpa

JAWABAN:
B. Seulawah
Pada 26 Januari 1949 ditetapkan sebagai hari jadi maskapai penerbangan ini. Pada saat itu nama maskapai ini adalah Indonesia Airways. Pesawat pertama mereka bernama Seulawah atau Gunung Emas, yang diambil dari nama gunung terkenal di Aceh. Dana untuk membeli pesawat ini didapatkan dari sumbangan rakyat Aceh, pesawat tersebut dibeli seharga 120.000 dolar malaya yang sama dengan 20 kg emas.

39) Pada tahun 1960 Indonesia menganut sistem ekonomi terpimpin yang mengarahkan pandangan politiknya ke negara-negara Blok Timur yang berhaluan komunis.
SEBAB
Indonesia pada waktu itu dicap sebagai negara yang berhaluan komunis dengan adanya Poros Jakarta Hanoi-Peking-Pyong Yang-Phnom Penh.

JAWABAN:
B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan sebab akibat. Sistem Demokrasi Terpimpin yang dijalankan Soekarno berdampak dalam hampir seluruh aspek kehidupan bernegara, mulai dari aspek politik hingga ekonomi. Dalam aspek politik, Soekarno menjadi seorang presiden yang memiliki kekuasaan penuh. Sementara itu, dalam aspek ekonomi pn jauh berbeda. Bahkan, kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa tersebut merupakan faktor turunan dari kebijakan-kebijakan politik yang cenderungan sikap politik Indonesia mengarah ke blok Timur. Hal tersebut semakin diperkuat dengan dibuatnya poros Jakarta-Hanoi-Peking-Pyong yang-Phonm Penh.

40) Kebijakan Landrente yang diterapkan Raffles pada masa pemerintahannya di Indonesia (1811-1816), ternyata mengalami kesulitan karena rakyat Indonesia….
A. Tidak mau membayar
B. Tidak dapat baca tulis
C. Tidak mau menyewakan Tanahnya
D. Belum mengenal jenis tanaman ekspor
E. Belum mengenal sistem ekonomi uang dengan baik

JAWABAN:
E. Belum mengenal sistem ekonomi uang dengan baik Sebab-Sebab kegagalan perapan kebijakan Landrente yang diterapkan Raffles Antara lain
1) Tidak cocok diterapkan kepada masyarakat Indonesia yang masih feodal. Sebab dalam masyarakat feodalis kebayakan tanahnya dimiliki kaum bangsawan.
2) Para petani belum siap menghadapi sistem penjualan langsung ke pasar dan masih belum mengenal tata ekonomi uang. Karena itu dalam pemasaran hasil bumi, mereka masih bergantung pada penguasa setempat..

41) Perjanjian Bongaya (1667) merupakan awal masuknya kekuasaan VOC di makasar.
SEBAB
Perlawanan rakyat Makasar berakhir sejak Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya.

JAWABAN:
C. Pernyataan benar dan alasan salah.
Pada 18 November 1667, terjadi Perjanjian Bungaya (sering juga disebut Bongaya atau Bongaja). Perjanjian tersebut adalah Perjanjian perdamaian yang ditandatangani antara kesultanan Gowa yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan pihak Hindia Belanda yang diwakili oleh Laksamana Cornelis Speelman. Akan tetapi, penandatanganan perjanjian antara kesultanan Gowa dan VOC tidak menghentikan perlawanan yang dilakukan rakyat Gowa terhadap penjajah. Namun, perlawanan tersebut menjadi berubah.

42) Latar belakang Belanda menandatangani perjanjian Masang di Sumatera Barat karena pada saat itu Belanda harus ...
A.Meninggalkan kaum Padri di Sumatera.
B. Keluar dari Indonesia.
C. Mengakui kemenangan kaum Padri dan kaum Adat.
D.Menghadapi perang Diponegoro di Pulau Jawa.
E. Menghadapi perang Padri.

JAWABAN:
D. Menghadapi perang Diponegoro di Pulau Jawa.
Perang Padri di Sumatera yang berlangsung tahun 1821-1837 ternyata hampir bersamaan dengan Perang Diponegoro di Jawa (1825-1830). Untuk menghadapi perang Diponegoro di Jawa dan menghindari kekalahan lebih lanjut di Sumatera, Belanda menggunakan taktiknya dengan bersedia menandatangani perjanjian Masang.

43)VOC adalah kongsi dengan para pedagang Belanda yang memiliki hak-hak istimewa dari Pemerintah Hindia Belanda. Hak-hak istimewa dari Pemerintah Hindia Belanda itu adalah…
1. Hak memiliki tentara tersendiri
2. Hak monopoli perdagangan.
3. Hak peradilan tersendiri4. Hak menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di daerah kekuasaan monopoli perdagangannya.
JAWABAN:
C. Poin (2) dan (4) yang benar
Pemerintah kerajaan Belanda memberikan hak istimewa atau dikenal dengan Hak Oktroi kepada VOC. Isi dari hak-hak tersebut adalah sebagai berikut.
1. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia
2. Hak memerintah daerah yang diduduki
3. Hak mengumumkan perang
4. Memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan;
5. Pemungutan pajak
6. Hak membuat perjanjian dengan raja-raja di Indonesia
7. Mempunyai kekuasaan hak tunggal (monopoli )
8. Hak mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri
9. Menjalankan kekuasaan kehakiman.

Sebaliknya VOC juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap pemerintah Belanda, yaitu;
1. Bertanggung jawab kepada Staten General.
2. Pada waktu perang, angkatan perang wajib membantu pemerintah Belanda.
Dari keempat pernyataan tersebut, Hak Oktroi kepada VOC dalam hal tentara dan peradilan tersendiri (pertanggung jawaban kegiatan usaha secara hukum) pada hakikatnya bukan merupakan hak penuh secara tersendiri dan terpisah dari pemerintahan Belanda. Tapi hanya dibolehkan memiliki angkatan perang sendiri dan hanya menjalankan kekuasaan kehakiman.

44) Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Tani (1637-1642) buku-buku karya Hamzah Fansuri diperintahkan untuk dibakar di wilayah Kerajaan Aceh karena …
A. Buku-buku tersebut memanipulasi ajaran Islam
B. Aliran yang dianut ulama tersebut banyak dipengaruhi ajaran agama Hindu
C. Isi buku tersebut dianggap sudah ketinggalan zaman
D. Sultan Aceh akan melakukan revisi isi buku-buku tersebut
E. Ajaran-ajarannya dianggap sesat

JAWABAN:
E. Ajaran-ajarannya dianggap sesat
Pemikiran Hamzah Fansuri mengenai tasawuf yang dituangkan dalam beberapa karya bukunya dianggap sesat dan menyesatkan sehingga pada saat itu buku-bukunya dibakar.

45) Langkah yang dilakukan Raja Kertanegara dari Singasari dalam mengembangkan wilayahnya adalah…
A. Menyerahkan kekuasaannya kepada putra mahkota
B. Bekerja sama dengan Kediri
C. Melakukan ekspedisi Pamalayu
D. Bekerja sama dengan Sriwijaya
E. Membagi kerajaannya menjadi Panjalu dan Kediri

JAWABAN:
C. Melakukan ekspedisi Pamalayu
Salah satu langkah Raja Kertanegara dalam mengembangkan wilayah Singasari sehingga mencapai puncak kejayaan, yaitu melakukan Ekspedisi Pamalayu tahun 1275 dan tahun 1286 M. tujuannya untuk menguasai Kerajaan Melayu serta melemahkan posisi Kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka.

46)Kehidupan masyarakat masa neolithik di Indonesia berbeda dengan kehidupan masa sebelumnya. Hal tersebut ditandai oleh kebiasaan…
A. Berburu dan membuat alat-alat dari batu
B. Berburu dan bertempat tinggal di dalam gua-gua
C. Bercocok tanam dan membuat alat-alat dari logam
D. Bercocok tanam dan membuat sarcopagus
E. Bercocok tanam dan bertempat tinggal menetap

JAWABAN:
E. Bercocok tanam dan bertempat tinggal menetap.Pada masa neolithikum terjadi revolusi peradaban, yakni perubahan cara hidup manusia, dari pola berburu dan meramu makanan menjadi bercocok tanam. Akibat cara hidup bercocok tanam, manusia mulai meninggalkan cara hidup nomaden (berpindah tempat) yang berubah menjadi sedenter (bertempat tinggal menetap).

47) Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan organisasi yang tidak memihak blok Barat dan blok Timur. Tokoh-tokoh di bawah ini merupakan penggagas dari Gerakan Non Blok, ….
1. Mahatma Ghandi dari India
2. Josef Brozz Tito dari Yugoslavia.
3. Soekarno dari Indonesia

JAWABAN:
C. Poin (2) dan (3) benar
Ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur menimbulkan dampak yang sangat besar bagi negara-negara berkembang khususnya dan dunia pada umumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kekuatan baru yang bersifat netral maka muncullah gagasan pembentukan Gerakan Non Blok atau GNB. Di antara para penggagas organisasi tersebut adalah sebagai berikut…
1. Presiden Soekarno dari Indonesia
2. Presiden Gamal Abdul Naser dari Mesir
3. Presiden Josef Brozz Tito dari Yugoslavia
4. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India

48) Di bawah ini ada beberapa faktor eksternal yang memengaruhi corak pergerakan nasional Indonesia, kecuali….
A. Revolusi Cina yang dipelopori Dr.Sun Yat Sen
B. Gerakan Turki Muda yang dipelopori Mustafa kemal Pasha
C. Gerakan Nasional Filipina di bawah pimpinan Yose Rizal
D. Gerakan Nasional di India di bawah pimpinan Mahatma Gandhi
E. Revolusi kaum Bolsyevik di Rusia

JAWABAN:
E. Revolusi kaum Bolsyevik di Rusia
Revolusi kaum Bolsyevik di Rusia bukan faktor yang memengaruhi corak pergerakan nasional Indonesia karena kaum Bolsyevik adalah kaum komunis pimpinan Lenin yang memberontak pada pemerintahan Rusia pada masa Tsar Nicolas II pada tanggal 1 Oktober 1917. Kekaisaran jatuh ke tangan Partai Bolsyevik.

49) Setelah kabinet Amir Syarifuddin jatuh, atas persetujuan Presiden KNIP memilih Hatta sebagai perdana menteri
SEBAB
Jatuhnya Amir Syarifuddin membuat kelompok kiri kehilanga basis kekuatannya di pemerintahan.
JAWABAN:
B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan sebab akibat. Amir Syarifuddin mengundurkan diri dari posisi Perdana Menteri pada 1948. Hal tersebut dilakukan setelah terjadi Pemberontakan PKI di madiun. Sebagai salah seorang tokoh PKI, dia dituduh berbuat makar untuk mendirikan negara melalui peristiwa Madiun tersebut. Di antara rival politik yang kencang menentang adalah para politisi dari partai Masyumi dan kaum Nasionalis. Sebelumnya kekuatan PKI di pemerintahan tergolong kuat. Akan tetapi, pasca peristiwa pemberontakan Madiun terjadi perubahan citra yang signifikan tentang Partai Komunis Indonesia.

50) Masalah Kamboja menjadi semakin kompleks dengan adanya campur tangan pihak pihak tertentu seperti RRC dan Vietnam.
SEBAB
Penyelesaian masalah Kamboja dilakukan di Jakarta Informal Meeting (JIM) pada tahun 1988.

JAWABAN
B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan sebab akibat.Kamboja merupakan negara yang mengalami perang saudara yang cukup lama (1970-1993) di wilayah Asia Tenggara. Negara yang pernah menjadi negara protektorat Prancis tersebut masuk dalam konflik internal setelah terlibat dapat perang Vietnam. Selain itu, pengaruh Perang Dingin ikut menambah kompleksitas masalah yang dihadapi Kamboja. Selama perang saudara, sejumlah upaya telah dilakukan dengan melibatkan berbagai negara sebagai mediator atau fasilitator perdamaian. Di antara upaya tersebut adalah:
a. Ho Chi Minh City Understanding pada 27 Juli 1987,
b. Jakarta Informal Meeting (JIM) I 1988,
c. JIM II 1989, dan
d. Paris Conference on Cambodia 1989



BERITA LENGKAP DI HALAMAN BERIKUTNYA

Halaman Berikutnya